Selasa, 06 Juli 2021

Hadiri Pernikahan Selebriti, Pejabat Negara Tuai Kritik

Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Hadiri Acara Pernikahan Atta Halilintar (Sumber: Dok. Instagram)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara pernikahan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Sabtu (3/4/2021).

Kehadiran pejabat negara dalam acara tersebut mengundang banyak respon dari berbagai kalangan, bukan hanya dari publik figur, sejumlah politikus juga mengomentari hal itu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai respons negatif dari publik tersebut merupakan hal yang wajar karena acara pernikahan Atta-Aurel bukan urusan kenegaraan.

“Tentu sesuatu yang baik menjadi saksi nikah, namun itu bukan urusan negara terlebih kehadiran mereka dimuat di akun media sosial Sekretariat Negara,” ujarnya, Senin (5/4/2021).

Mardani mengungkapkan, kehadiran Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo menandakan kapasitas kepemimpinan Indonesia yang terlalu berlebihan hingga menyempatkan hadir dalam sebuah acara privat.

Influencer dr. Tirta turut menanggapi hal tersebut dengan mengatakan unggahan akun @KemensetnegRI seolah-olah menjadikan kehadiran Jokowi dan Prabowo sebagai agenda resmi.

“Seharusnya mereka nggak perlu mengunggah seolah menjadi agenda negara, kalau seperti ini kasihan Atta-nya malah keseret-seret. Pelajaran untuk Setneg agar lebih berhati-hati dalam mengunggah di akun medsos,” katanya.

Selain itu, dr. Tirta mengapresiasi penerapan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability yang diterapkan di acara pernikahan pasangan selebriti tersebut.

(HMD/IJS)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Replay

Kuasa Hukum Gunawan Raka memberikan keterangan kepada wartawan

Terdesak Lantaran Utang, PT Grama Bazita Pailit

JAKARTA – Sejumlah debitur mempertanyakan itikat baik Perusahaan Konstruksi PT Grama Bazita dalam menyelesaikan sejumlah utangnya. Ini terlihat dengan tidak adanya proposal perdamaian yang disampaikan